1. Rumah
  2. Hukum Pertambangan Di Mesin India

Hukum Pertambangan Di Mesin India

(PDF) Konflik Hukum di Sektor Pertambangan: Perspektif …

Paradigma pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah selama ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: semakin meningkatnya konflik, kerusakan ...

WhatsApp: +86 18221755073

Kegiatan Pascatambang: Upaya Reklamasi, Perbaikan …

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Namun, dampak negatif pasca kegiatan pertambangan seringkali menjadi perhatian serius, termasuk kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas sumber daya alam. Oleh karena itu, pascatambang …

WhatsApp: +86 18221755073

Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas …

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN LEBAK Diajukan oleh: SIJABAT, JESSICA CLAUDIA NPM Program Studi Program Kekhususan : 170512787 : Ilmu Hukum : …

WhatsApp: +86 18221755073

HUKUM PERTAMBANGAN (KEPASTIAN HUKUM TERHADAP …

Masalah kepastian hukum investasi di bidang pertambangan khususnya terhadap Izin Usaha Pertambangan batubara menurut penulis merupakan suatu persoalan yang menarik dan perlu dilakukan penelitian secara akademis. Dampak ketidakpastian hukum tersebut adalah menurunnya angka investasi pertambangan dalam negeri. Hal ini tampak dalam …

WhatsApp: +86 18221755073

Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di …

Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia Feby Wahyuni Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: febyyywahyuni@gmail Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima : 14-04-2023 Direvisi : 17-07-2023 Disetujui : 23-12-2023 Diterbitkan : 30-12-2023

WhatsApp: +86 18221755073

Dwi Haryadi

Pengantar Hukum Pertambangan Minerba 2 TINJAUAN MATA KULIAH 1. Diskripsi mata kuliah Substansi Mata Kuliah hukum pertambangan adalah tentang kebijakan atau politik hukum dibidang pertambangan di Indonesia, mulai dari asas pertambangan, tujuan, perizinan sampai dengan pengawasan serta penegakan hukumnya. 2. Relevansi

WhatsApp: +86 18221755073

Tinjauan Aspek Hukum Ormas Keagamaan Mengelola …

Badan Usaha sendiri menurut PP Nomor 25 tahun 2024 adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PP Nomor 25 tahun 2024 juga lebih detail menjelaskan terkait apa itu badan usaha swasta …

WhatsApp: +86 18221755073

BAB II Tinjauan Pustaka A. Tinjauan Umum Hukum …

A. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara 1. Pengertian Hukum Pertambangan Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang ... 10 Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 8 11 Ibid, hlm 14. 26 1. Hukum pertambangan umum 2. Hukum pertambangan khusus

WhatsApp: +86 18221755073

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …

wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam ... Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan …

WhatsApp: +86 18221755073

Problematika Kontrak Karya Dalam Hukum …

Didapatkan jawaban bahwa pergeseran pradigma hukum investasi pertambangan di Indonesia dari Kontrak Karya menjadi IUPK, menjadikan Negara berkuasa atas mineral dan tambang. Pergeseran …

WhatsApp: +86 18221755073

Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral …

Abstrak Aktivitas pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah berlangsung sejak lama, dan karena itu, instrumen hukum yang mendukungnya tentu telah banyak pula dibentuk. ... "Dilema Penegakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil". Jurnal Rechs Vinding: Media Pembinaan …

WhatsApp: +86 18221755073

PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI …

Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 3, Desember 2013 206 PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN Helza Nova Lita1, Fatmie Utarie Nasution1 1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132 …

WhatsApp: +86 18221755073

Mengapa aktivitas tambang ilegal memicu …

Bencana tanah longsor di area pertambangan emas ilegal di Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, disebut sebagai satu dari beragam konsekuensi atas pembiaran aktivitas …

WhatsApp: +86 18221755073

UU No. 3 Tahun 2020

Dalam UU ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu menambahkan materi muatan baru berupa: (1) pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan; (2) kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; (3) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara; (4) penugasan …

WhatsApp: +86 18221755073

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang

WILAYAH PERTAMBANGAN, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN, DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan, Wilayah Hukum Pertambangan yang selanjutnya disingkat WHP, Wilayah Pertambangan yang …

WhatsApp: +86 18221755073

Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan …

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dari penegakan hukum lingkungan hidup dalam pertambangan emas tanpa izin di desa Popaya kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo belum ...

WhatsApp: +86 18221755073

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP …

2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan batubara tanpa izin di Kalimantan Timur dikaitkan dengan tujuan pemidanaan? 1.2. Tujuan Penelitian Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin di wilayah Kalimantan Timur atas

WhatsApp: +86 18221755073

Problematika Penegakan Hukum Pertambangan Timah …

seorang pemilik tambang ilegal (pemilik tambang) bernama Supri, yang dibunuh oleh dua anak buahnya. Tersangka Kanang dan Angga adalah pekerja tambang timah milik korban. Pembunuhan ini berlatar belakang luka karena bos tambang menuduh pelaku mencuri mesin dan peralatan pertambangan lainnya, sehingga atas tuduhan itu, kedua pelaku …

WhatsApp: +86 18221755073

Hukum Pertambangan

Dalam konteks hukum pertambnagan, penetapan sumber daya mineral sebagai kekayaan negara berarti penolakan praktik pemilikan mineral (bahan galian) secara pribadi. Hal ini menunjukan bahwa fungsi sosial bahan galian lebih besar dibandingkan dengan fungsi perorangan.Di Indonesia, pemegang hak atas tanah tidak bisa …

WhatsApp: +86 18221755073

Ini Empat Jenis Konflik Pertambangan Sepanjang Tahun …

Ilustrasi usaha pertambangan. HGW . Konflik yang muncul di sektor pertambangan seolah tak pernah berakhir. Catatan akhir tahun (Catahu) 2020 yang dirilis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat terdapat 45 kasus konflik pertambangan. Koordinator Jatam, Merah Johansyah, jumlah itu meningkat hampir 5 kali lipat …

WhatsApp: +86 18221755073

Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat di Sungai Progo

Jurnal Discretie: Vol.1, No.2, July, 2020 [JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA] Putra Harlendo & Sapto Hermawan: Pelaksanaan Izin …

WhatsApp: +86 18221755073

Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan

Dibawah ini akan diuraikan secara singkat pemberlakukan dan perubahan atau penggantian produk peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda hingga Era kemerdekaan baik Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Apa-apa saja …

WhatsApp: +86 18221755073

Perusahaan Tambang India Gugat Indonesia Rp 7,7 Triliun

Jakarta - Pemerintah Indonesia harus berhadapan dengan perusahaan tambang dari India yang bernama India Metals and Ferro Alloys Limited (IMFA) dalam …

WhatsApp: +86 18221755073

Batu Bara Langka, India Dihantui Krisis Energi

Beijing lantas memerintahkan perusahaan energi milik negara untuk mengamankan pasokan batu bara dengan segala cara untuk mencegah habisnya stok …

WhatsApp: +86 18221755073

AKIBAT HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG …

dan batubara menurut UU No.3 Tahun 2020 dan bagaimana akibat hukum penerapan aturan peningkatan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara …

WhatsApp: +86 18221755073

(PDF) DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN …

Abstrak Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat ...

WhatsApp: +86 18221755073

Tambang Timah Ilegal Rusak Hutan Mangrove Manggar, …

TJC menyediakan peralatan tambang berupa kapal (ponton), mesin hisap, bahan bakar, kendaraan, dan meja goyang. "Mudah-mudahan ini kasus ini tidak terlalu lama bisa kita kirimkan ke kejaksaan." Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK (pegang pengeras suara) saat jumpa pers terkait penambangan timah ilegal di Bangka …

WhatsApp: +86 18221755073

Di Bidang Tambang, Semua Ilmu Hukum Bisa Digunakan

Berdasarkan pengalaman Erlangga, hukum di bidang dan bisnis pertambangan seperti mengulang kurikulum kuliah di FH dan semua ilmu di kuliah akan terpakai. Tanpa mengecilkan arti industri lain, dalam bidang ini semua ilmu hukum terpakai. "Kita perlu encyclopedic knowledge of the law. Kita perlu menjadi multi-specialist," kata Erlangga.

WhatsApp: +86 18221755073

Dwi Haryadi

Salim HS mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian …

WhatsApp: +86 18221755073

Industri Pertambangan Indonesia: Prospek, Tantangan, dan …

Undang-Undang Minerba, atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjadi landasan hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan serta …

WhatsApp: +86 18221755073