Aturan Dan Regulasi Dalam Penggalian

Asosiasi dan Perusahaan Digital Dorong Aturan Wajib …

 — Liputan6, Jakarta - Dewan Penasihat Asosiasi Logistik Digital Ekonomi Indonesia (ADEI), Trian Yuserma, bersama Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), sepakat mengenai perlunya regulasi yang mewajibkan digitalisasi pembayaran di sektor logistik. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi …

WhatsApp: +86 18221755073

Pungutan dan Sumbangan Sekolah, Cek Aturan dan …

 — Aturan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2012. Salah satunya, menteri bisa membatalkan pungutan dan atau sumbangan jika penyelenggara/satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau …

WhatsApp: +86 18221755073

Aturan Baru, Masyarakat Pakai Air Tanah dari Sumur Wajib …

 — Adapun lampiran syarat dalam pengajuan permohonan yakni formulir permohonan yang memuat: Identitas pemohon; Alamat lokasi pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah; Koordinat rencana titik pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah (decimal degree) Jangka waktu penggunaan air tanah yang dimohonkan; Keterangan …

WhatsApp: +86 18221755073

Ekspor dan Impor: Aturan-aturan Ini Wajib Diketahui …

 — Ekspor dan Impor: Metode Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli (Part 3) Ekspor dan Impor: Cara Mengirim dan Mengemas Produk ke Luar Negeri (Part 4) Ekspor dan Impor: Apakah Proses Pengiriman Via Bea Cukai Rumit? (Part 5) Bukan hanya impor, kegiatan ekspor juga harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan. Ini dia perbedaan …

WhatsApp: +86 18221755073

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN …

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk

WhatsApp: +86 18221755073

Mengenal dan Mencegah Kecelakaan Kerja pada …

 — Meskipun excavator adalah alat yang sangat bermanfaat dalam proyek konstruksi dan penggalian, pengoperasiannya membutuhkan keahlian dan perhatian yang tinggi. Namun, menggunakannya …

WhatsApp: +86 18221755073

Pemerintah Disarankan Bikin Aturan Untuk Patenkan …

 — Pemerintah disarankan untuk membuat aturan agar lebih menegaskan terkait dengan sistem pembayaran digital. ... "Saran saya harus ada regulasi yang mewajibkan agar seluruh industri logistik sudah pakai QRIS, e-wallet dan digital payment lain. ... dimana dirinya menggandeng beberapa mitra seperti Tamado Grop di Sumatera …

WhatsApp: +86 18221755073

Intruksi Kerja Pekerjaan Penggalian: Panduan Lengkap untuk …

Dalam panduan ini, kita akan membahas berbagai aspek penting dalam penggalian, mulai dari pengertian dan tujuannya, hingga peralatan dan prosedur yang diperlukan. Anda …

WhatsApp: +86 18221755073

Makalah Regulasi Dan Peraturan Dalam …

Makalah ini membahas tentang regulasi dan peraturan dalam pelayanan kebidanan serta peraturan pelayanan kebidanan dalam UU No. 4 Tahun 2019, meliputi pengertian regulasi dan peraturan, ketentuan umum …

WhatsApp: +86 18221755073

Sejumlah Persoalan Regulasi Sektor Energi dan

 — Selain itu, dari aspek regulasi di sektor energi baru dan energi terbarukan juga mengalami hal yang sama. Kemajuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan …

WhatsApp: +86 18221755073

Regulasi dalam Lingkungan Usaha Mengacu pada …

 — INFOTEMANGGUNG – Berikut inilah contoh jawaban regulasi dalam lingkungan usaha mengacu pada seperangkat peraturan, kebijakan, dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga regulator untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku perusahaan serta memastikan keberlanjutan, keadilan, dan efisiensi dalam …

WhatsApp: +86 18221755073

Perbedaan antara Aturan dan Regulasi

Perbedaan Utama: Aturan adalah pedoman yang disediakan untuk menjaga kelancaran fungsi suatu organisasi dan untuk menjaga perdamaian dan harmoni di antara orang-orangnya. Peraturan juga merupakan seperangkat pedoman informal yang menyatakan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan seseorang. Regulasi dapat digunakan …

WhatsApp: +86 18221755073

Deregulasi: Pengertian, Tujuan, Aturan, Prinsip, Implikasi

Aturan dalam Deregulasi. Berikut ini adalah aturan umum yang harus diterapkan ketika mengevaluasi kembali peraturan. 1. Menghilangkan formalisme yang berlebihan. ... Pengurangan regulasi tidak boleh merugikan publik dan harus menguntungkan publik. Prinsip yang sama juga berlaku ketika pemerintah hendak mempertahankan atau …

WhatsApp: +86 18221755073

Permasalahan dalam Penerapan Regulasi dalam …

 — Permasalahan dalam penerapan regulasi dalam lingkungan usaha. Artikel ini membahas berbagai tantangan seperti kurangnya keterlibatan masyarakat, ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi lokal, pengawasan yang tidak memadai, dan birokrasi yang rumit. Temukan solusi untuk meningkatkan efektivitas regulasi demi …

WhatsApp: +86 18221755073

Standar K3 Baru, Ini 4 Poin Penting dalam …

 — Sesuai Permenaker No.5 Tahun 2018 Pasal 4, tujuannya adalah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan PAK. Lantas, apa saja …

WhatsApp: +86 18221755073

Pentingnya Mematuhi Regulasi e-Bupot dalam Pelaporan …

 — Batas Waktu dan Sanksi: Aturan ini juga mencakup ketentuan mengenai batas waktu penyampaian SPT serta sanksi yang mungkin dikenakan jika wajib pajak gagal menyampaikan laporan tepat waktu atau melakukan kesalahan dalam pelaporan. 4. Unifikasi Pelaporan ... Dengan memahami dan menerapkan regulasi e-Bupot dalam …

WhatsApp: +86 18221755073

Aturan Kemasan Rokok Polos Bisa Berujung PHK, Kemnaker …

 — Liputan6, Jakarta Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai banyak protes. Aturan ini dikhawatirkan bakal mengancam industri hasil tembakau, termasuk para tenaga kerja yang …

WhatsApp: +86 18221755073

Pajak Premi Asuransi: Aturan dan Cara Menghitungnya

 — Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), bahwa: Penghasilan yang dipotong PPh 21 dan/atau 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan terdiri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak …

WhatsApp: +86 18221755073

Kebijakan, Hukum, dan Regulasi Bidang Telekomunikasi dan Digitalisasi

 — Pembentukan badan tersebut mempunyai tujuan untuk menjamin adanya transparansi, independensi, akuntabilitas, dan prinsip keadilan dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terdapat aspek di dalamnya yaitu telekomunikasi dan konvergensi telematika yang …

WhatsApp: +86 18221755073

Hal-hal yang harus diperhatikan terkait …

 — Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aktivitas penggalian. Sebelum memulai pekerjaan tim konstruksi harus punya dokumen ijin kerja, metode kerja, JSA. sertifikat ground clearance …

WhatsApp: +86 18221755073

Regulasi akan Lindungi Konsumen dalam Pemanfaatan Blockchain

 — Jakarta, Ditjen Aptika - Regulasi berupaya memberikan pelindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi blockchain yang semakin populer di Indonesia. Blockchain sendiri menawarkan teknologi baru dalam penyimpanan data digital. Menurut Plt. Direktur Ekonomi Digital, I Nyoman Adhiarna, regulasi merupakan wujud legalitas, …

WhatsApp: +86 18221755073

REGULASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Rencana Pembangunan dan PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L). 5 REGULASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UU dan PP Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XI/2013 menyatakan frasa "kegiatan dan jenis belanja"dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 17 Tahun …

WhatsApp: +86 18221755073

Bicara Revolusi Digital, Menkominfo: Transformasi Harus …

 — Dalam kesempatan tersebut, Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance (CNAF), Ristiawan Suherman, menyampaikan pentingnya pemanfaatan dan inovasi teknologi keuangan yang berdaya saing digital dalam ekosistem perusahaan. Terdapat empat fase dalam proses digitalisasi yang dilakukan oleh CNAF. Dia menjelaskan, fase …

WhatsApp: +86 18221755073

Penyiapan Lahan Konstruksi: Tahapan Penting dan Prosedur …

Ini melibatkan penggunaan penahan erosi, penanaman vegetasi penutup tanah, dan pengaturan aliran air yang tepat untuk mencegah erosi dan penyebaran sedimen yang dapat mencemari sumber air dan mengganggu lingkungan. 5. Penggalian dan Pengurugan. Pada tahap ini, dilakukan penggalian untuk mempersiapkan fondasi dan sistem drainase …

WhatsApp: +86 18221755073

Daftar Lengkap Peraturan Perundangan K3 yang …

 — Perubahan dalam regulasi K3 dapat memengaruhi berbagai aspek di tempat kerja, mulai dari prosedur keselamatan hingga kewajiban perusahaan dan pekerja. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab …

WhatsApp: +86 18221755073

Panduan HRD: UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja …

Peraturan Hukum Ketenagakerjaan; Ada dua peraturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi UU, atau juga disebut UU Cipta Kerja 2023.. Pada dasarnya, UU Cipta Kerja terbaru Bab IV Ketenagakerjaan …

WhatsApp: +86 18221755073

Apa Itu Lartas? Memahami Konsep dan Pentingnya dalam Regulasi

 — Dalam dunia perdagangan, istilah lartas seringkali muncul dan menjadi perhatian banyak pihak, terutama bagi mereka yang terlibat dalam ekspor dan impor barang. Lartas, singkatan dari Larangan dan Pembatasan adalah suatu istilah yang merujuk pada kebijakan pemerintah terkait dengan pengaturan barang tertentu yang tidak dapat …

WhatsApp: +86 18221755073

Prosedur K3 Penggalian (Excavation Safety Procedure)

Shoring dan bracing harus mengacu pada 1. Penggalian 1,5 meter (5 kaki) atau Lebih Dalam Penggalian yang lebih besar dari atau sama dengan kedalaman 1,5 m (5 kaki) sangat berbahaya dan harus ditutup kecuali: a. Permukaan dipotong kembali ke lereng yang aman dan bahan di …

WhatsApp: +86 18221755073

DPMPTSP Prov. Kalteng Lakukan Kaji Banding dan …

 — DPMPTSP Prov. Kalteng melakukan kaji banding dan koordinasi tentang Regulasi (Perda) Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ke DPMPTSP Prov. Jawa Barat dan diterima oleh Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal DPMPTSP Prov. Jawa Barat Diding Abidin beserta jajaran. "DPMPTSP Prov. …

WhatsApp: +86 18221755073

KETIADAAN PERATURAN MENTERI DALAM HIERARKI …

dalam rangka menjalankan delegasi dari aturan yang lebih tinggi.5 Pemerintah seringkali membentuk aturan dalam rangka merespons aturan lain yang lebih tinggi lagi seperti 1 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Hal. 110.

WhatsApp: +86 18221755073